Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020 03121 PENANGKAPAN PISCES/IKAN BERSIRIP DI PERAIRAN DARAT

• 01. Resiko Menengah Rendah

  Skala Usaha: Usaha Mikro

  Untuk skala usaha Usaha Mikro, luas lahan yang dimiliki Tidak diatur. Izin berlaku 1 Tahun

  Persyaratan yang harus dilengkapi/Business licensing requirements Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 03121 PENANGKAPAN PISCES/IKAN BERSIRIP DI PERAIRAN DARAT:

  
  

  Persyaratan di atas, berlaku untuk perusahaan yang mengambil Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 03121 PENANGKAPAN PISCES/IKAN BERSIRIP DI PERAIRAN DARAT, dengan parameter sbb:

  1. Sampai dengan kumulatif 5 GT dan Wilayah kawasan konservasi nasional
  2. Sampai dengan kumulatif 5 GT dan Perairan Darat di Lintas Kabupaten/Kota
  3. Sampai dengan kumulatif 5 GT atau tidak menggunakan kapal dan perairan darat di wilayah administrasinya
• 02. Resiko Tinggi

  Skala Usaha: Usaha Kecil

  Untuk skala usaha Usaha Kecil, luas lahan yang dimiliki Tidak diatur. Izin berlaku 1 Tahun

  Persyaratan yang harus dilengkapi/Business licensing requirements Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 03121 PENANGKAPAN PISCES/IKAN BERSIRIP DI PERAIRAN DARAT:

  1. Buku Kapal Perikanan;
  2. Surat Izin Usaha Perikanan;
  3. Pelunasan Penerimaan Negara Bukan Pajak atau Retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
  4. Masa berlaku perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada angka 6) 1 tahun sejak diterbitkan.
  5. Apabila dalam waktu lebih dari 1 (satu) bulan sejak masa berakhirnya perizinan berusaha tidak diperpanjang, maka berlaku ketentuan penerbitan Perizinan Berusaha baru.

  6. Menyampaikan informasi:

     1. Daerah penangkapan ikan;
     2. Alat penangkapan ikan;
     3. Pelabuhan pangkalan;
     4. Ukuran kapal.
  7. Perubahan sebagaimana pada angka 5) huruf b), apabila terdapat perubahan pada Alat Penangkapan Ikan dan/atau ukuran Kapal Penangkap Ikan dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak atau Retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

  8. Perubahan Perizinan Berusaha dilakukan dalam hal terdapat perubahan:

     1. Surat Izin Usaha Perikanan;
     2. Buku Kapal Perikanan;
     3. Daerah penangkapan ikan; dan
     4. Pelabuhan Pangkalan dan/atau Sentra Nelayan

  9. Perpanjangan Perizinan Berusaha diajukan dengan (menyampaikan/mencantumkan):

     1. Nomor register Kapal Perikanan yang tercantum di Buku Kapal Perikanan;
     2. Nomor Surat Izin Usaha Perikanan; dan
     3. Nomor Perizinan Berusaha yang akan diperpanjang.

  10. Setiap orang yang telah memiliki Perizinan Berusaha, harus mengajukan permohonan untuk mencabut:

      1. Perizinan Berusaha, dalam hal Kapal Penangkap Ikan beralih kepemilikan karena jual beli, hibah, atau warisan; atau
      2. Perizinan Berusaha, dalam hal Kapal Penangkap Ikan tenggelam, kandas, atau terbakar yang mengakibatkan kapal tidak dapat lagi digunakan untuk melakukan kegiatan Usaha Perikanan Tangkap.

  
  

  Persyaratan di atas, berlaku untuk perusahaan yang mengambil Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 03121 PENANGKAPAN PISCES/IKAN BERSIRIP DI PERAIRAN DARAT, dengan parameter sbb:

  1. Di atas 30 GT dan Di atas 12 Mil Laut dan/atau laut lepas
  2. Sampai dengan 5 GT dan Wilayah kawasan konservasi nasional
  3. Sampai dengan 5 GT dan Perairan Darat di Lintas Kabupaten/Kota
  4. Di atas 5 GT sampai dengan 30 GT dan Di atas 12 Mil Laut dan/atau laut lepas
  5. Sampai dengan 5 GT atau tidak menggunakan kapal dan Perairan Darat di Lintas Kabupaten/Kota
• 03. Resiko Tinggi

  Skala Usaha: Usaha Menengah

  Untuk skala usaha Usaha Menengah, luas lahan yang dimiliki Tidak diatur. Izin berlaku 1 Tahun

  Persyaratan yang harus dilengkapi/Business licensing requirements Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 03121 PENANGKAPAN PISCES/IKAN BERSIRIP DI PERAIRAN DARAT:

  1. Buku Kapal Perikanan;
  2. Surat Izin Usaha Perikanan;
  3. Pelunasan Penerimaan Negara Bukan Pajak atau Retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  4. Masa berlaku perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada angka 6) 1 tahun sejak diterbitkan.
  5. Apabila dalam waktu lebih dari 1 (satu) bulan sejak masa berakhirnya perizinan berusaha tidak diperpanjang, maka berlaku ketentuan penerbitan Perizinan Berusaha baru.

  6. Menyampaikan informasi:

     1. Daerah penangkapan ikan;
     2. Alat penangkapan ikan;
     3. Pelabuhan pangkalan;
     4. Ukuran kapal.
  7. Perubahan sebagaimana pada angka 5) huruf b), apabila terdapat perubahan pada Alat Penangkapan Ikan dan/atau ukuran Kapal Penangkap Ikan dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak atau Retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

  8. Perubahan Perizinan Berusaha dilakukan dalam hal terdapat perubahan:

     1. Surat Izin Usaha Perikanan;
     2. Buku Kapal Perikanan;
     3. Daerah penangkapan ikan; dan
     4. Pelabuhan Pangkalan dan/atau Sentra Nelayan

  9. Perpanjangan Perizinan Berusaha diajukan dengan (menyampaikan/mencantumkan):

     1. Nomor register Kapal Perikanan yang tercantum di Buku Kapal Perikanan;
     2. Nomor Surat Izin Usaha Perikanan; dan
     3. Nomor Perizinan Berusaha yang akan diperpanjang.

  10. Setiap orang yang telah memiliki Perizinan Berusaha, harus mengajukan permohonan untuk mencabut:

      1. Perizinan Berusaha, dalam hal Kapal Penangkap Ikan beralih kepemilikan karena jual beli, hibah, atau warisan; atau
      2. Perizinan Berusaha, dalam hal Kapal Penangkap Ikan tenggelam, kandas, atau terbakar yang mengakibatkan kapal tidak dapat lagi digunakan untuk melakukan kegiatan Usaha Perikanan Tangkap.

  
  

  Persyaratan di atas, berlaku untuk perusahaan yang mengambil Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 03121 PENANGKAPAN PISCES/IKAN BERSIRIP DI PERAIRAN DARAT, dengan parameter sbb:

  1. Di atas 30 GT dan Di atas 12 Mil Laut dan/atau laut lepas
  2. Sampai dengan 5 GT dan Wilayah kawasan konservasi nasional
  3. Sampai dengan 5 GT dan Perairan Darat di Lintas Kabupaten/Kota
  4. Di atas 5 GT sampai dengan 30 GT dan Di atas 12 Mil Laut dan/atau laut lepas
  5. Sampai dengan 5 GT atau tidak menggunakan kapal dan Perairan Darat di Lintas Kabupaten/Kota
• 04. Resiko Tinggi

  Skala Usaha: Usaha Besar

  Untuk skala usaha Usaha Besar, luas lahan yang dimiliki Tidak diatur. Izin berlaku 1 Tahun

  Persyaratan yang harus dilengkapi/Business licensing requirements Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 03121 PENANGKAPAN PISCES/IKAN BERSIRIP DI PERAIRAN DARAT:

  1. Buku Kapal Perikanan;
  2. Surat Izin Usaha Perikanan;
  3. Pelunasan Penerimaan Negara Bukan Pajak atau Retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
  4. Masa berlaku perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada angka 6) 1 tahun sejak diterbitkan
  5. Apabila dalam waktu lebih dari 1 (satu) bulan sejak masa berakhirnya perizinan berusaha tidak diperpanjang, maka berlaku ketentuan penerbitan Perizinan Berusaha baru.

  6. Menyampaikan informasi:

     1. Daerah penangkapan ikan;
     2. Alat penangkapan ikan;
     3. Pelabuhan pangkalan;
     4. Ukuran kapal.
  7. Perubahan sebagaimana pada angka 5) huruf b), apabila terdapat perubahan pada Alat Penangkapan Ikan dan/atau ukuran Kapal Penangkap Ikan dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak atau Retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

  8. Perubahan Perizinan Berusaha dilakukan dalam hal terdapat perubahan:

     1. Surat Izin Usaha Perikanan;
     2. Buku Kapal Perikanan;
     3. Daerah penangkapan ikan; dan
     4. Pelabuhan Pangkalan dan/atau Sentra Nelayan

  9. Perpanjangan Perizinan Berusaha diajukan dengan (menyampaikan/mencantumkan):

     1. Nomor register Kapal Perikanan yang tercantum di Buku Kapal Perikanan;
     2. Nomor Surat Izin Usaha Perikanan; dan
     3. Nomor Perizinan Berusaha yang akan diperpanjang.

  10. Setiap orang yang telah memiliki Perizinan Berusaha, harus mengajukan permohonan untuk mencabut:

      1. Perizinan Berusaha, dalam hal Kapal Penangkap Ikan beralih kepemilikan karena jual beli, hibah, atau warisan; atau
      2. Perizinan Berusaha, dalam hal Kapal Penangkap Ikan tenggelam, kandas, atau terbakar yang mengakibatkan kapal tidak dapat lagi digunakan untuk melakukan kegiatan Usaha Perikanan Tangkap.

  
  

  Persyaratan di atas, berlaku untuk perusahaan yang mengambil Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 03121 PENANGKAPAN PISCES/IKAN BERSIRIP DI PERAIRAN DARAT, dengan parameter sbb:

  1. PMA
  2. Di atas 30 GT dan Di atas 12 Mil Laut dan/atau laut lepas
  3. Sampai dengan 5 GT dan Wilayah kawasan konservasi nasional
  4. Sampai dengan 5 GT dan Perairan Darat di Lintas Kabupaten/Kota
  5. Di atas 5 GT sampai dengan 30 GT dan Di atas 12 Mil Laut dan/atau laut lepas
  6. Sampai dengan 5 GT atau tidak menggunakan kapal dan Perairan Darat di Lintas Kabupaten/Kota

KBLI 2020 adalah singkatan dari Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia tahun 2020. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) merupakan sebuah sistem klasifikasi yang digunakan untuk mengelompokkan berbagai jenis usaha menurut karakteristik dan karakteristik produk atau jasa yang dihasilkan.

KBLI 2020 merupakan update dari versi sebelumnya yaitu Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2018. Penyempurnaan ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan industri dan usaha di Indonesia. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020 juga mengikuti standar klasifikasi yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).

KBLI 2020 terdiri dari 10 digit angka yang menggambarkan jenis usaha suatu perusahaan. Digit pertama menunjukkan jenis kegiatan utama, digit kedua menunjukkan sub kegiatan utama, dan seterusnya hingga digit ke-10 yang menunjukkan sub sub kegiatan utama.

Contohnya, jika suatu perusahaan bergerak dibidang pertanian dan perkebunan, maka Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) perusahaan tersebut adalah 01.11. Jika perusahaan tersebut juga memproduksi minyak kelapa sawit, maka Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) perusahaan tersebut adalah 01.11.31. Dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) ini, perusahaan dapat dikategorikan secara tepat dan mudah dalam sistem informasi ekonomi.

Selain digunakan untuk mengkategorikan perusahaan, Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) juga dapat digunakan sebagai acuan dalam pengelolaan data statistik dan pengambilan kebijakan ekonomi. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) juga dapat digunakan oleh perusahaan untuk mencari informasi mengenai industri yang sesuai dengan kegiatan usahanya.

Dengan adanya Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020, diharapkan dapat membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan usaha di Indonesia. Selain itu, Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) juga dapat membantu pemerintah dalam menyusun kebijakan ekonomi yang tepat sesuai dengan kondisi dan perkembangan industri di Indonesia.