Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020 36002 PENAMPUNGAN DAN PENYALURAN AIR BAKU

• 01. Resiko Tinggi

  Skala Usaha: Usaha Mikro

  Untuk skala usaha Usaha Mikro, luas lahan yang dimiliki Tidak diatur. Izin berlaku 10 Tahun

  Persyaratan yang harus dilengkapi/Business licensing requirements Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 36002 PENAMPUNGAN DAN PENYALURAN AIR BAKU:

  1. Bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
  2. Bukti kesesuaian ruang di darat instansi yang berwenang;
  3. Bukti kesesuaian ruang di laut dari instansi yang berwenang;
  4. Melampirkan daftar tenaga ahli di bidang pengelolaan air yang kompeten sesuai SKKNI yang berlaku.
  5. Rekomendasi dari pemerintah daerah setempat sesuai dengan kewenangannya terkait pelaksanaan usaha ini; dan
  6. Bukti kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang berupa overlay desain dan tata letak tambak garam dengan dokumen persetujuan Lingkungan (AMDAL Kategori C);
  7. Menerapkan standar laik fungsi/operasi yang berlaku pada mesin dan bangunan/gedung (dibuktikan dengan surat keterangan dan/atau sertifikat dari instansi yang berwenang); dan

  8. Dokumen rencana memuat:

     1. Jenis pemanfaatan air laut selain energi;
     2. Desain tata letak:
        1. Skema proses pengambilan air laut;
        2. Skema proses pembuangan air laut; dan
        3. Skema proses pengolahan/penggunaan air laut.
     3. Kapasitas pengambilan/pemanfaatan air laut;
        1. Debit volume penggunaan air laut; dan
        2. Debit volume pelepasan air sisa,
     4. Rencana aktivitas setelah berakhirnya izin;
     5. Rencana pembongkaran; dan
     6. Perencanaan prasarana dan sarana,

  9. Dokumen kelayakan teknis kegiatan mencakup:

     1. Data dan informasi kegiatan produksi
        1. Letak geografis dan administrasi;
        2. Kondisi hidrooseanografi;
        3. Kondisi ekosistem perairan;
        4. Kondisi sosial ekonomi; dan
        5. Pemanfaatan eksisting perairan.
     2. Kelayakan teknis kegiatan pemanfaatan ALSE:
        1. Aspek analisis kelayakan usaha;
           1. Perhitungan kelayakan usaha;
           2. Biaya investasi lahan;
           3. Biaya pembangunan;
           4. Perkiraan pendapatan tarif (revenue); dan
           5. Proyeksi perkiraan besaran tarif,
        2. Aspek pasar dan pemasaran:
           1. Tujuan pasar;
           2. Tren perkembangan permintaan produk pada masa yang lampau; dan
           3. Proyeksi permintaan produk di masa yang akan datang,
        3. Aspek lingkungan hidup berupa simulasi modeling pengambilan dan pembuangan air laut yang sesuai karakteristik lokasi;
        4. Aspek teknis dan teknologi:
           1. Kapasitas produksi yang direncanakan;
           2. Metode pengambilan/pemanfaatan air laut selain energi;
           3. Metode pengoperasian meliputi waktu operasional dan intensitas pemanfaatan;
           4. Metode perawatan dan perbaikan instalasi, prasarana dan sarana;
           5. Jumlah dan sumber bahan baku dan pendukung;
           6. Jenis teknologi yang digunakan; dan
           7. Biaya produksi,
        5. Aspek sosial dan ekonomi melalui pelibatan masyarakat setempat dalam kegiatan pemanfaatan ALSE, dilengkapi dengan surat pernyataan kesanggupan untuk melibatkan masyarakat di sekitar kawasan di dalam pelaksanaan kegiatan usahanya sebanyak paling sedikit 30% (tiga puluh persen);
        6. Aspek pengelolaan;
           1. Jumlah dan kualifikasi tenaga kerja yang digunakan; dan
           2. Sumber pengadaan tenaga kerja tersebut,
        7. Aspek usulan biaya operasional dan pemeliharaan.
           1. Perkiraan biaya operasional;
           2. Biaya operasional dan perawatan;
           3. Biaya depresiasi dan amortisasi; dan
           4. Biaya umum dan administrasi.

  
  

  Persyaratan di atas, berlaku untuk perusahaan yang mengambil Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 36002 PENAMPUNGAN DAN PENYALURAN AIR BAKU, dengan parameter sbb:

  1. Wilayah Yurisdiksi
  2. Kawasan Konservasi Nasional
  3. Wilayah Perairan di Kawasan Strategis Nasional
  4. Wilayah Perairan Lebih dari 12 (Dua Belas) Mil Laut
  5. Wilayah Perairan di Kawasan Strategis Nasional Tertentu
  6. Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Lintas Kewenangan
  7. Yang Berada Di Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Selain Kewenanan Menteri
• 02. Resiko Tinggi

  Skala Usaha: Usaha Kecil

  Untuk skala usaha Usaha Kecil, luas lahan yang dimiliki Tidak diatur. Izin berlaku 10 Tahun

  Persyaratan yang harus dilengkapi/Business licensing requirements Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 36002 PENAMPUNGAN DAN PENYALURAN AIR BAKU:

  1. Bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
  2. Bukti kesesuaian ruang di darat instansi yang berwenang;
  3. Bukti kesesuaian ruang di laut dari instansi yang berwenang;
  4. Melampirkan daftar tenaga ahli di bidang pengelolaan air yang kompeten sesuai SKKNI yang berlaku.
  5. Rekomendasi dari pemerintah daerah setempat sesuai dengan kewenangannya terkait pelaksanaan usaha ini; dan
  6. Bukti kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang berupa overlay desain dan tata letak tambak garam dengan dokumen persetujuan Lingkungan (AMDAL Kategori C);
  7. Menerapkan standar laik fungsi/operasi yang berlaku pada mesin dan bangunan/gedung (dibuktikan dengan surat keterangan dan/atau sertifikat dari instansi yang berwenang); dan

  8. Dokumen rencana memuat:

     1. Jenis pemanfaatan air laut selain energi;
     2. Desain tata letak:
        1. Skema proses pengambilan air laut;
        2. Skema proses pembuangan air laut; dan
        3. Skema proses pengolahan/penggunaan air laut.
     3. Kapasitas pengambilan/pemanfaatan air laut;
        1. Debit volume penggunaan air laut; dan
        2. Debit volume pelepasan air sisa,
     4. Rencana aktivitas setelah berakhirnya izin;
     5. Rencana pembongkaran; dan
     6. Perencanaan prasarana dan sarana,

  9. Dokumen kelayakan teknis kegiatan mencakup:

     1. Data dan informasi kegiatan produksi
        1. Letak geografis dan administrasi;
        2. Kondisi hidrooseanografi;
        3. Kondisi ekosistem perairan;
        4. Kondisi sosial ekonomi; dan
        5. Pemanfaatan eksisting perairan.
     2. Kelayakan teknis kegiatan pemanfaatan ALSE:
        1. Aspek analisis kelayakan usaha;
           1. Perhitungan kelayakan usaha;
           2. Biaya investasi lahan;
           3. Biaya pembangunan;
           4. Perkiraan pendapatan tarif (revenue); dan
           5. Proyeksi perkiraan besaran tarif,
        2. Aspek pasar dan pemasaran:
           1. Tujuan pasar;
           2. Tren perkembangan permintaan produk pada masa yang lampau; dan
           3. Proyeksi permintaan produk di masa yang akan datang,
        3. Aspek lingkungan hidup berupa simulasi modeling pengambilan dan pembuangan air laut yang sesuai karakteristik lokasi;
        4. Aspek teknis dan teknologi:
           1. Kapasitas produksi yang direncanakan;
           2. Metode pengambilan/pemanfaatan air laut selain energi;
           3. Metode pengoperasian meliputi waktu operasional dan intensitas pemanfaatan;
           4. Metode perawatan dan perbaikan instalasi, prasarana dan sarana;
           5. Jumlah dan sumber bahan baku dan pendukung;
           6. Jenis teknologi yang digunakan; dan
           7. Biaya produksi,
        5. Aspek sosial dan ekonomi melalui pelibatan masyarakat setempat dalam kegiatan pemanfaatan ALSE, dilengkapi dengan surat pernyataan kesanggupan untuk melibatkan masyarakat di sekitar kawasan di dalam pelaksanaan kegiatan usahanya sebanyak paling sedikit 30% (tiga puluh persen);
        6. Aspek pengelolaan;
           1. Jumlah dan kualifikasi tenaga kerja yang digunakan; dan
           2. Sumber pengadaan tenaga kerja tersebut,
        7. Aspek usulan biaya operasional dan pemeliharaan.
           1. Perkiraan biaya operasional;
           2. Biaya operasional dan perawatan;
           3. Biaya depresiasi dan amortisasi; dan
           4. Biaya umum dan administrasi.

  
  

  Persyaratan di atas, berlaku untuk perusahaan yang mengambil Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 36002 PENAMPUNGAN DAN PENYALURAN AIR BAKU, dengan parameter sbb:

  1. Wilayah Yurisdiksi
  2. Kawasan Konservasi Nasional
  3. Wilayah Perairan di Kawasan Strategis Nasional
  4. Wilayah Perairan Lebih dari 12 (Dua Belas) Mil Laut
  5. Wilayah Perairan di Kawasan Strategis Nasional Tertentu
  6. Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Lintas Kewenangan
  7. Yang Berada Di Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Selain Kewenanan Menteri
• 03. Resiko Tinggi

  Skala Usaha: Usaha Menengah

  Untuk skala usaha Usaha Menengah, luas lahan yang dimiliki Tidak diatur. Izin berlaku 10 Tahun

  Persyaratan yang harus dilengkapi/Business licensing requirements Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 36002 PENAMPUNGAN DAN PENYALURAN AIR BAKU:

  1. Bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
  2. Bukti kesesuaian ruang di darat instansi yang berwenang;
  3. Bukti kesesuaian ruang di laut dari instansi yang berwenang;
  4. Melampirkan daftar tenaga ahli di bidang pengelolaan air yang kompeten sesuai SKKNI yang berlaku.
  5. Rekomendasi dari pemerintah daerah setempat sesuai dengan kewenangannya terkait pelaksanaan usaha ini; dan
  6. Bukti kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang berupa overlay desain dan tata letak tambak garam dengan dokumen persetujuan Lingkungan (AMDAL Kategori C);
  7. Menerapkan standar laik fungsi/operasi yang berlaku pada mesin dan bangunan/gedung (dibuktikan dengan surat keterangan dan/atau sertifikat dari instansi yang berwenang); dan

  8. Dokumen rencana memuat:

     1. Jenis pemanfaatan air laut selain energi;
     2. Desain tata letak:
        1. Skema proses pengambilan air laut;
        2. Skema proses pembuangan air laut; dan
        3. Skema proses pengolahan/penggunaan air laut.
     3. Kapasitas pengambilan/pemanfaatan air laut;
        1. Debit volume penggunaan air laut; dan
        2. Debit volume pelepasan air sisa,
     4. Rencana aktivitas setelah berakhirnya izin;
     5. Rencana pembongkaran; dan
     6. Perencanaan prasarana dan sarana,

  9. Dokumen kelayakan teknis kegiatan mencakup:

     1. Data dan informasi kegiatan produksi
        1. Letak geografis dan administrasi;
        2. Kondisi hidrooseanografi;
        3. Kondisi ekosistem perairan;
        4. Kondisi sosial ekonomi; dan
        5. Pemanfaatan eksisting perairan.
     2. Kelayakan teknis kegiatan pemanfaatan ALSE:
        1. Aspek analisis kelayakan usaha;
           1. Perhitungan kelayakan usaha;
           2. Biaya investasi lahan;
           3. Biaya pembangunan;
           4. Perkiraan pendapatan tarif (revenue); dan
           5. Proyeksi perkiraan besaran tarif,
        2. Aspek pasar dan pemasaran:
           1. Tujuan pasar;
           2. Tren perkembangan permintaan produk pada masa yang lampau; dan
           3. Proyeksi permintaan produk di masa yang akan datang,
        3. Aspek lingkungan hidup berupa simulasi modeling pengambilan dan pembuangan air laut yang sesuai karakteristik lokasi;
        4. Aspek teknis dan teknologi:
           1. Kapasitas produksi yang direncanakan;
           2. Metode pengambilan/pemanfaatan air laut selain energi;
           3. Metode pengoperasian meliputi waktu operasional dan intensitas pemanfaatan;
           4. Metode perawatan dan perbaikan instalasi, prasarana dan sarana;
           5. Jumlah dan sumber bahan baku dan pendukung;
           6. Jenis teknologi yang digunakan; dan
           7. Biaya produksi,
        5. Aspek sosial dan ekonomi melalui pelibatan masyarakat setempat dalam kegiatan pemanfaatan ALSE, dilengkapi dengan surat pernyataan kesanggupan untuk melibatkan masyarakat di sekitar kawasan di dalam pelaksanaan kegiatan usahanya sebanyak paling sedikit 30% (tiga puluh persen);
        6. Aspek pengelolaan;
           1. Jumlah dan kualifikasi tenaga kerja yang digunakan; dan
           2. Sumber pengadaan tenaga kerja tersebut,
        7. Aspek usulan biaya operasional dan pemeliharaan.
           1. Perkiraan biaya operasional;
           2. Biaya operasional dan perawatan;
           3. Biaya depresiasi dan amortisasi; dan
           4. Biaya umum dan administrasi.

  
  

  Persyaratan di atas, berlaku untuk perusahaan yang mengambil Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 36002 PENAMPUNGAN DAN PENYALURAN AIR BAKU, dengan parameter sbb:

  1. Wilayah Yurisdiksi
  2. Kawasan Konservasi Nasional
  3. Wilayah Perairan di Kawasan Strategis Nasional
  4. Wilayah Perairan Lebih dari 12 (Dua Belas) Mil Laut
  5. Wilayah Perairan di Kawasan Strategis Nasional Tertentu
  6. Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Lintas Kewenangan
  7. Yang Berada Di Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Selain Kewenanan Menteri
• 04. Resiko Tinggi

  Skala Usaha: Usaha Besar

  Untuk skala usaha Usaha Besar, luas lahan yang dimiliki Tidak diatur. Izin berlaku 10 Tahun

  Persyaratan yang harus dilengkapi/Business licensing requirements Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 36002 PENAMPUNGAN DAN PENYALURAN AIR BAKU:

  1. Bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
  2. Bukti kesesuaian ruang di darat instansi yang berwenang;
  3. Bukti kesesuaian ruang di laut dari instansi yang berwenang;
  4. Melampirkan daftar tenaga ahli di bidang pengelolaan air yang kompeten sesuai SKKNI yang berlaku.
  5. Rekomendasi dari pemerintah daerah setempat sesuai dengan kewenangannya terkait pelaksanaan usaha ini; dan
  6. Bukti kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang berupa overlay desain dan tata letak tambak garam dengan dokumen persetujuan Lingkungan (AMDAL Kategori C);
  7. Menerapkan standar laik fungsi/operasi yang berlaku pada mesin dan bangunan/gedung (dibuktikan dengan surat keterangan dan/atau sertifikat dari instansi yang berwenang); dan

  8. Dokumen rencana memuat:

     1. Jenis pemanfaatan air laut selain energi;
     2. Desain tata letak:
        1. Skema proses pengambilan air laut;
        2. Skema proses pembuangan air laut; dan
        3. Skema proses pengolahan/penggunaan air laut.
     3. Kapasitas pengambilan/pemanfaatan air laut;
        1. Debit volume penggunaan air laut; dan
        2. Debit volume pelepasan air sisa,
     4. Rencana aktivitas setelah berakhirnya izin;
     5. Rencana pembongkaran; dan
     6. Perencanaan prasarana dan sarana,

  9. Dokumen kelayakan teknis kegiatan mencakup:

     1. Data dan informasi kegiatan produksi
        1. Letak geografis dan administrasi;
        2. Kondisi hidrooseanografi;
        3. Kondisi ekosistem perairan;
        4. Kondisi sosial ekonomi; dan
        5. Pemanfaatan eksisting perairan.
     2. Kelayakan teknis kegiatan pemanfaatan ALSE:
        1. Aspek analisis kelayakan usaha;
           1. Perhitungan kelayakan usaha;
           2. Biaya investasi lahan;
           3. Biaya pembangunan;
           4. Perkiraan pendapatan tarif (revenue); dan
           5. Proyeksi perkiraan besaran tarif,
        2. Aspek pasar dan pemasaran:
           1. Tujuan pasar;
           2. Tren perkembangan permintaan produk pada masa yang lampau; dan
           3. Proyeksi permintaan produk di masa yang akan datang,
        3. Aspek lingkungan hidup berupa simulasi modeling pengambilan dan pembuangan air laut yang sesuai karakteristik lokasi;
        4. Aspek teknis dan teknologi:
           1. Kapasitas produksi yang direncanakan;
           2. Metode pengambilan/pemanfaatan air laut selain energi;
           3. Metode pengoperasian meliputi waktu operasional dan intensitas pemanfaatan;
           4. Metode perawatan dan perbaikan instalasi, prasarana dan sarana;
           5. Jumlah dan sumber bahan baku dan pendukung;
           6. Jenis teknologi yang digunakan; dan
           7. Biaya produksi,
        5. Aspek sosial dan ekonomi melalui pelibatan masyarakat setempat dalam kegiatan pemanfaatan ALSE, dilengkapi dengan surat pernyataan kesanggupan untuk melibatkan masyarakat di sekitar kawasan di dalam pelaksanaan kegiatan usahanya sebanyak paling sedikit 30% (tiga puluh persen);
        6. Aspek pengelolaan;
           1. Jumlah dan kualifikasi tenaga kerja yang digunakan; dan
           2. Sumber pengadaan tenaga kerja tersebut,
        7. Aspek usulan biaya operasional dan pemeliharaan.
           1. Perkiraan biaya operasional;
           2. Biaya operasional dan perawatan;
           3. Biaya depresiasi dan amortisasi; dan
           4. Biaya umum dan administrasi.

  
  

  Persyaratan di atas, berlaku untuk perusahaan yang mengambil Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 36002 PENAMPUNGAN DAN PENYALURAN AIR BAKU, dengan parameter sbb:

  1. PMA
  2. Wilayah Yurisdiksi
  3. Kawasan Konservasi Nasional
  4. Wilayah Perairan di Kawasan Strategis Nasional
  5. Wilayah Perairan Lebih dari 12 (Dua Belas) Mil Laut
  6. Wilayah Perairan di Kawasan Strategis Nasional Tertentu
  7. Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Lintas Kewenangan
  8. Yang Berada Di Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Selain Kewenanan Menteri

KBLI 2020 adalah singkatan dari Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia tahun 2020. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) merupakan sebuah sistem klasifikasi yang digunakan untuk mengelompokkan berbagai jenis usaha menurut karakteristik dan karakteristik produk atau jasa yang dihasilkan.

KBLI 2020 merupakan update dari versi sebelumnya yaitu Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2018. Penyempurnaan ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan industri dan usaha di Indonesia. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020 juga mengikuti standar klasifikasi yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).

KBLI 2020 terdiri dari 10 digit angka yang menggambarkan jenis usaha suatu perusahaan. Digit pertama menunjukkan jenis kegiatan utama, digit kedua menunjukkan sub kegiatan utama, dan seterusnya hingga digit ke-10 yang menunjukkan sub sub kegiatan utama.

Contohnya, jika suatu perusahaan bergerak dibidang pertanian dan perkebunan, maka Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) perusahaan tersebut adalah 01.11. Jika perusahaan tersebut juga memproduksi minyak kelapa sawit, maka Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) perusahaan tersebut adalah 01.11.31. Dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) ini, perusahaan dapat dikategorikan secara tepat dan mudah dalam sistem informasi ekonomi.

Selain digunakan untuk mengkategorikan perusahaan, Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) juga dapat digunakan sebagai acuan dalam pengelolaan data statistik dan pengambilan kebijakan ekonomi. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) juga dapat digunakan oleh perusahaan untuk mencari informasi mengenai industri yang sesuai dengan kegiatan usahanya.

Dengan adanya Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020, diharapkan dapat membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan usaha di Indonesia. Selain itu, Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) juga dapat membantu pemerintah dalam menyusun kebijakan ekonomi yang tepat sesuai dengan kondisi dan perkembangan industri di Indonesia.